Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada saat ini tidak pernah lepas dari sorotan media dan masyarakat sendiri. Semua serba diawasi dari yang positif sampai dengan skandal yang negatif. Namun, sepertinya kita tak boleh menutup mata dengan apa yang sudah terjadi di Indonesia ini merupakan sebuah pertanda bangkitnya kebenaran.
Adapun maksud dari bangkitnya kebenaran adalah karena mulai terbongkarnya kasus-kasus besar yang selama ini sudah terlihat dengan jelas namun tak ada yang berani mengusiknya. Hanya di era pemerintahan Jokowi-JK yang bisa dengan berani membongkar permainan mafia-mafia yang ada di Indonesia.
Mungkin berikut adalah beberapa garis besar pembongkaran mafia di Indonesia oleh Pemerintahan Jokowi-JK yang bisa hatree.com berikan:
Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia
Susi Pudjiastuti
Memberantas Mafia Laut
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Menteri Susi memang sangat sering membuat kontroversi dengan beberapa pihak yang merasa kalau ketenangannya diganggu. Sebut saja salah satunya adalah masalah Menteri Susi yang digugat oleh pemilik Kapal dengan Bendera Panama, MV Hai Fa.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti digugat balik oleh pemilik kapal berbendera Panama, MV Hai Fa sebesar Rp1 triliun. Susi tak gentar, ia siap berhadapan dengan penggugat di meja hijau.
"Jadi kita mau tangkap pencuri, Kitanya malah dituntut sama pencuri. Kita enggak takut dan enggak kecil hati, negara enggak boleh kalah dengan mafia," ungkap Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (17/9).
MV Hai Fa Shipping Ltd menggugat balik Menteri Susi karena dianggap mencemarkan nama baik yang menyebabkan kerugian perusahaan karena menyebut Kapal MV Haifa ilegal. Seperti diketahui, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal MV Hai Fa diduga mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal milik warga negara Singapura yang bernama Chankid itu mencuri 800,658 ton ikan beku, 100,044 ton udang beku, serta 66 ton ikan hiu martil dan hiu koboi dari perairan Indonesia. Pencurian ikan ini merugikan negara sebesar Rp 70 miliar.
Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia
Imam Nahrawi
Memberantas Mafia Bola
Menpora, Imam Nahrawi baru-baru ini menegaskan untuk keinginannya untuk dapat membentuk PSSI yang baru untuk dapat mengelola sepakbola di Indonesia agar bisa lebih baik lagi. Seperti diketahui, saat ini masih terjadi konflik antara PSSI yang dipimpin La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Kemenpora.
Bahkan, konflik itu berujung pada sanksi suspensi FIFA sejak 30 Mei 2015. Lantaran konflik ini juga berimbas pada berhentinya kompetisi Indonesia Super League dan Divisi Utama musim 2015.
Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan bakal dilibatkannya orang-orang yang berada di PSSI saat ini pada PSSI baru nanti, Imam kembali hanya menjawab dengan diplomatis.
"Tergantung federasi baru yang dibentuk, mau tidak mereka memakai SDM (Sumber Daya Manusia) PSSI sekarang? Saya tidak ikut campur. Tetapi seperti kolam air, tidak semua ikan itu buruk. Namun, semua kembali kepada PSSI baru apakah akan merekrut PSSI lama atau tidak," kata Imam, saat menghadiri kegiatan latihan SSB Banteng Muda di kota Batu, Malang.
"PSSI baru akan banyak diisi oleh orang-orang yang cinta bola, bisa jadi ada pemain bola, pelatih, dan sebagainya," tambahnya.
Selain itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu juga sedang menggodok beberapa opsi untuk perombakan PSSI. "Ada yang menginginkan perubahan tanpa melalui federasi [membentuk federasi baru], ada yang menginginkan KLB [Kongres Luar Biasa], ada yang melakukan pengambil alihan," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Memberantas Mafia DPRD
Masih ingatkah Anda dengan perseteruan antara Ahok dan DPRD yang hingga saat ini masih berlanjut. Ahok dan DPRD memang jarang terlihat akur apalagi kalau sudah membahas tentang anggaran-anggaran.
Menurut Ahok, dalam APBD yang akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri itu mendadak muncul dana-dana yang tidak wajar. Antara lain dalam anggaran Dinas Pendidikan.
Misalnya anggaran untuk pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) bagi sekolah-sekolah SMP yang ditulis Rp. 6 miliar. Padahal harga UPS yang paling mahal hanya sekitar Rp 1 miliar, dan yang dianggap memadai sudah bisa diberli dengan harga Rp. 100 juta. Peralatan itu dibutuhkan untuk menstabilkan aliran listrik bagi perangkat komputer.
Ahok selanjutnya mengatakan, dana-dana tidak wajar APBD yang disebutnya "anggaran siluman" itu seluruhnya mencapai Rp 12 triliun. Sebagai Gubernur DKI, ia menolak meneruskan APBD itu kepada Kementerian Dalam Negeri.
Menteri ESDM
Sudirman Said
Memberantas Mafia Migas
Menteri ESDM Sudirman Said telah melaporkan adanya politikus DPR meminta jatah dari PT Freeport ke Majelis Kehormatan Dewan DPR. Untuk memuluskan aksinya politisi Senayan itu juga mencatut nama Presiden Jokowi.
Sudirman telah menyerahkan bukti percakapan yang membahas penyelesaian kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta agar perusahaan memberikan saham 49 persen pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka juga meminta 49 persen saham.
Sudirman menambahkan anggota DPR itu juga meminta diberi proyek listrik yang akan dibangun di Timika. Selain itu dia juga meminta PT Freeport Indonesia menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.
Seperti yang sudah diberitakan, anggota DPR tersebut adalah Setya Novanto yang tidak lain adalah Ketua DPR RI.
Update Mafia Pelabuhan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
Rizal Ramli
Memberantas Mafia Pelabuhan
Masih ingatkah Anda tentang jurus "Kepret" Rizal Ramli yang sempat membuat heboh Indonesia. Masalah yang datang adalah berasal dari Pelindo II yang salah satunya adalah dengan menutup rel yang dibangun saat masa penjajahan Belanda tempo dulu.
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli benar-benar "mengepret" Pelindo II saat mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Pelindo II membeton rel kereta api sehingga pelabuhan tak bisa dimasuki kereta. Karena itu, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid itu membongkar beton-beton yang menutupi rel yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda dulu.
Mesin penghancur berupa bor pun dia gunakan sendiri untuk menghancurkan beton tersebut. "Akibat ini, kereta barang tidak bisa masuk (ke pelabuhan)," ujar Rizal sebelum menggunakan bor penghancur beton tersebut.
Mungkin ini hanya segelintir saja yang bisa disebutkan, masih ada banyak pembenahan dan pemberantasan mafia yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya. Bagaimana menurut Anda?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
If you find any difficulty please comment below .... ^ _ ^